Thursday, 21 August 2014

Tolak Pencapresan Prabowo, SBSI Datangi KPU Sumut

 
Selasa, 8 Juli 2014 | 01:35:09

SBSI demo KPU Sumut. (A Chan)

Medan, (beritasumut.com) – Puluhan massa Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara (Korwil-SBSI Sumut) berunjukrasa dikantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Jumat (4/7/2014).

Koordinator Aksi April Waruwu mengatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu presiden harus objektif dalam menentukan calon presiden (Capres). Sebab salah seorang capres mengaku telah melakukan pelanggaran HAM dan penculikan aktivis 98.

"Seharusnya, KPU lebih objektif untuk menentukan calon presiden, karena Bangsa Indonesia tidak mau dipimpin oleh orang yang melanggar HAM," katanya.

Untuk itu, SBSI meminta KPU segera mendiskualifikasi pencapresan Prabowo Subianto karena telah melakukan perbuatan tercela dengan alasan yang belum dikuatkan oleh hukum. Massa juga memuntut Presiden Susuilo Bambang Yudhoyono untuk membuat pengadilan HAM, sehingga Prabowo mendapatkan kepastian hukum atas kejadian penculikan aktivis 98.

"Kita juga menolak penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak IT. Kita juga menolak politik uang dan tolak pernyataan Prabowo tentang menerima politik uang dalam pilpres karena uang tersebut adalah hasil korupsi," jelasnya.

Setelah melakukan unjukrasa setengah jam, massa SBSI diterima oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Kepala Sekretariat Abdul Razab Pasaribu.

Mereka mengaku akan menyampaikan pernyataan sikap massa kepada KPU RI. "Akan kita koordinasikan dengan KPU Pusat tentang apa yang menjadi tuntutan saudara," jelasnya. (BS-001)


SBSI Minta KPU Sumut Agar Netral dalam Pilpres 2014

Demo KPU SUmut1
 
Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara mendatangi kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (4/7), meminta penyelenggara pemilu (KPU Sumut) agar netral dalam pelakdanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 nanti.
Hal itu disampaikan Koordinator Aksi, April Waruwu saat membacakan aspirasi mereka dihadapan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu. Dalam orasinya, SBSI juga meminta kepada KPU Sumut agar menyampaikan aspirasi mereka ke KPU RI terkait dengan pencalonan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Selain meminta penyelenggara netral, SBSI juga menolak penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan menolak politik uang,” tegas April Waruwu.
Ketua KPU Sumut yang menerima puluhan massa SBSI menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan SBSI akan disampaikan ke KPU RI. Terkait dengan penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, Mulia meminta SBSI dan masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS masing-masing.
Setelah mendengar jawaban dari Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, massa SBSI bubar dan melanjutkan aksinya setelah shalat Jum’at ke kantor Bawaslu Sumut Jalan Sei Bahorok Medan. (Jam)

DPP SBSI TERBITKAN MEDIA ONLINE SBSI NEWS

Berita Sbsi

WWW.SBSINEWS.COM

SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PIMPINAN DR.MUCHTAR PAKPAHAN,SH.MA TELAH MENERBITKAN MEDIA ONLINE "SBSINEWS".

DALAM WAKTU DEKAT,DPP SBSI AKAN SEGERA MENERBITKAN DALAM BENTUK MEDIA CETAK NASIONAL "SBSINEWS" YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN KE 34 PROVINSI SEINDONESIA.

DIMINTAKAN KEPADA SELURUH DPC-DPC SBSI SE-PROVINSI SUMATERA UTARA,UNTUK DAPAT KIRANYA MENUNJUK NAMA/ORANG SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN DIKOTA/KABUPATEN SESUAI WILAYAHNYA.

BAGI SIMPATISAN DAN MASYARAKAT /KHALAYAK UMUM YANG HENDAK BEKREASI DALAM SBSINEWS DAPAT JUGA MENGAJUKAN DIRI BERGABUNG...

UNTUK INFORMASI DAN MEREGISTER NAMA/ORANG SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN DIKOTA/KABUPATEN SESUAI WILAYAHNYA. DAPAT MENGHUBUNGI :

KEPALA SEKRETARIAT KORWIL SBSI SUMUT
DRS.JONSON PARDOSI
HP.0821 6564  5260

RAKORWIL KE II TAHUN 2014 SBSI WILAYAH SUMATERA UTARA


SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (SBSI) WILAYAH SUMATERA UTARA MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI WILAYAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TAHUN 2014 PADA HARI SABTU,23 AGUSTUS 2014 S/D MINGGU ,24 AGUSTUS 2014.

KEPADA :
1.PERWAKILAN 28 DPC SBSI KOTA/KABUPATEN SE-SUMATERA UTARA
2.MPW SBSI SUMATERA UTARA
3.DEP.KORWIL SBSI SUMATERA UTARA

UNTUK DAPAT HADIR SESUAI JADWAL DAN UNDANGAN TERTULIS YANG TELAH DIKIRIM /DISMS SEBELUMNNYA

INFORMASI HUBUNGI :
KEPALA SEKRETARIAT KORWIL SBSI SUMUT
DRS. JONSON PARDOSI
HP.0821 6564 5260

TTD
NS/KETUA KORWIL SBSI SUMUT

Buruh Demo Yayasan Sisingamangaraja Tanjungbalai Tuntut Bayar Pesangon Guru yang Dipecat

Buruh Demo Yayasan Sisingamangaraja Tanjungbalai Tuntut Bayar Pesangon Guru yang Dipecat

Rabu, 20 Agustus 2014 | 09:24:06

SIB/Usni Pili Panjaitan/ r / SBSI demo Yayasan Perguruan Sisingamangaraja Tanjungbalai, Sabtu (16/8) tuntut pembayaran pesangon guru yang dipecat.

Tanjungbalai (SIB)- Rasa keadilan ternyata belum berpihak kepada Riana boru Sitorus. Sembilan tahun mengabdi berakhir dengan pemecatan yang dinilai sepihak. Sabtu (16/8) puluhan buruh dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Tanjungbalai berunjukrasa di depan sekolah swasta Yayasan Perguruan Sisingamangaraja.

Sempat terjadi penolakan atas kehadiran sejumlah petugas Satpol PP yang hendak melakukan pengamanan di lingkungan sekolah. Pengnjukrasa menolak keras kehadiran Satpol yang akhirnya memilih mundur dari lokasi.

Dengan pengamanan puluhan petugas kepolisian, aksi unjukrasa SBSI berjalan lancar. Pengunjukrasa menuntut agar pihak yayasan tidak semena-mena melakukan PHK atau pemberhentian terhadap guru yang sudah mengabdikan dirinya sejak sembilan tahun silam. "Ini bentuk kezoliman yang tak bisa dibiarkan. Pemecatan sepihak dan upah yang tidak sesuai ketentuan suatu pelanggaran hukum," teriak orator aksi.

Aksi unjukrasa yang dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan SBSI Tanjungbalai Saut Sitorus menarik perhatian warga. Sejumlah petugas Satlantas dikerahkan mencegah kemacetan di Jalan Sisingamangaraja khususnya di lokasi unjukrasa. Semula mewakili pihak yayasan, Chandra diharapkan dapat menjawab tuntutan pendemo. "Di pengadilan saja nanti,"ujar Chandra yang sontak menuai kecaman dan kritikan pedas para pengunjukrasa. Chandra yang dikonfirmasi SIB, membantah tudingan pengunjukrasa.

"Tidak ada pemecatan guru. Sudah bergulir di pengadilan,"kata pria mengaku staf yayasan ini bergegas masuk meninggalkan lokasi unjukrasa.
Dalam orasinya, pengunjukrasa membeberkan oknum guru yang dipecat Riana boru Sitorus yang sudah mengajar di Yayasan Sisingamangaraja sejak sembilan tahun silam.

Riana dipecat pada tahun 2012 lalu tanpa pesangon dan tanpa surat pemecatan. Pengunjukrasa menuntut pihak yayasan agar memenuhi janji berdasarkan hasil kesepakatan untuk memenuhi pembayaran pesangon Riana.

Disaat aksi unjukrasa berlangsung, ratusan siswa sekolah swasta itu menggelar aneka perlombaan di lingkungan dalam sekolah menyambut HUT Kemerdekaan ke 69 RI .

Sabtu siang, aksi unjukrasa berakhir setelah pihak yayasan memenuhi tuntutan pembayaran pesangon. "Sudah dibayarkan pesangon guru yang dipecat sebesar Rp7 juta. Sebenarnya belum sesuai jumlah pesangonnya yang bekerja sembilan tahu," terang Saut Sitorus kepada SIB.(D20/ r)







BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI

Perguruan Sisingamangaraja Tanjungbalai Didemo

Senin, 18 Agt 2014 07:47 WIB - http://mdn.biz.id/n/112069/
Lomba Dayung
Perguruan Sisingamangaraja Tanjungbalai Didemo\

MedanBisnis - Tanjungbalai. Gara-gara melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap salah seorang guru tanpa memberikan pesangon, Yayasan Perguruan Sisisingamangaraja Kota Tanjungbalai didemo, Sabtu (16/8).
Aksi demonstrasi dipimpin kalangan pengurus DPC SBSI 01 Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Drs Saut Sitorus. Aksi demo itu dikawal ketat aparat kepolisian.

Akibatnya, selama berlangsung ruas jalan Sisingamangaraja- Cokro Aminoto macet dikarenakan banyanya kendaraan warga yang berhenti menyaksikan aksi tersebut.

Keterangan yang berhasil dihimpun MedanBisnis, munculnya aksi demonstrasi berawal dari adanya laporan dan pengaduan Rina Br Sitorus ST, salah seorang guru di Perguruan Sisingamangaraja yang di-PHK sekitar setahun lalu, akan tetapi sampai saat ini tidak menerima pesangon sepeser pun.

Selama bekerja mengajar di perguruan itu, Rina disebut-sebut menerima gaji sebesar Rp 900 ribu setiap bulannya atau jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.712 juta per bulan. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba Rina menerima PHK, namun sampai saat ini sama sekali tidak ada menerima uang jasa atau pesangon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berawal dari laporan itu, akhirnya massa di bawah pimpinan Saut Sitorus yang juga koordinator AGBI (Asosiasi Guru Bantu Indonesia) melancarkan aksi demonstrasi dan mendesak pihak Yayasan Perguruan Sisingamangaraja membayarkan pesangon kepada Rina Br Sitorus.

" Jika tidak, kami tetap menjalankan aksi dan menyampaikan laporan resmi kepada Polda Sumatera Utara, dikarenakan adanya indikasi pidana penipuan terkait dengan PHK yang dilakukan terhadap Rina," tegas Saut. (arsyad yus)